Profil Andap Budhi Revianto, Polisi Berpengalaman yang Kini Jadi Pj Gubernur Sultra

LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Komisaris Jenderal Polisi Andap Budhi Revianto resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara. Pelantikan Andap dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (5/9/2023).

Andap menggantikan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi yang purna tugas per hari ini.

Profil Kombes Pol. Andap Budhi Revianto Pj Gubernur Sultra

Andap Budhi Revianto lahir di Jakarta pada 23 Juni 1966. Ia lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988.

Dalam kariernya di kepolisian, Andap pernah menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara (2016-2018), Kapolda Maluku (2018), dan Kapolda Kepulauan Riau (2018).

Saat menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, Andap menginisiasi aplikasi Halu Haluo Polda Sultra. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan tanpa perlu datang ke kantor polisi.

Andap juga pernah mendapat penghargaan Kendari Pos Award 2017 sebagai Tokoh Kamtibmas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat atas terobosan tersebut.

Pada 4 Mei 2020, Andap bergabung dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI sebagai Inspektur Jenderal.

Sejak 10 Maret 2021, Andap menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkumham.

Sehari sebelum dilantik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap resmi menyandang status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Andap mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Pelantikan ASN dan penunjukan sebagai Pj Gubernur merupakan amanah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepercayaan dari Bapak Presiden, serta Menteri Hukum dan HAM. Insya Allah akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab,” kata Andap.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berpesan agar Andap Budhi Revianto yang telah menjadi ASN agar netral dalam menghadapi situasi politik saat ini.

“Baik di lingkungan Kemenkumham maupun di Sultra, Saudara (Andap) harus mampu menjamin netralitas birokrasi dan dinamika politik di daerah agar tetap kondusif sehingga roda pemerintahan tidak terganggu,” tegas Yasonna.