Andap Budhi Revianto Hadiri Rapat Koordinasi untuk Membahas Data Desa Presisi

LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Jumat, (29/9/2023). Rakor ini bertujuan untuk membahas pentingnya Data Desa Presisi (DDP) dalam pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyampaikan salam dan terima kasih kepada semua tamu undangan yang hadir. Beliau juga mengapresiasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atas upayanya dalam mengembangkan konsep Data Desa Presisi (DDP) dan menjadikannya sebagai landasan kebijakan pembangunan.

Pj. Gubernur juga mengucapkan apresiasi khusus kepada Institut Pertanian Bogor, terutama kepada Dekan Fakultas Ekonomi Manusia Institut Pertanian Bogor Sofyan Sjaf, yang merupakan penemu DDP dan para peneliti lainnya yang terus mengembangkan konsep ini.

Dalam pidato yang disampaikan, Pj. Gubernur Sultra menekankan pentingnya desentralisasi dan penggunaan data yang akurat dalam pembangunan daerah. Beliau juga menyoroti kerjasama dengan pemerintah pusat dalam menciptakan sistem berbasis data Presisi untuk memandu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan hukum.

Selanjutnya, Pj. Gubernur Sultra menekankan bahwa konsep desentralisasi harus selaras dengan konstitusi Indonesia, dan data yang akurat adalah dasar kebijakan pembangunan bagi pemerintah pusat dan daerah.

Pj. Gubernur juga membangkitkan semangat perjuangan para pendiri bangsa dalam menyusun kebijakan pembangunan berlandaskan ilmu pengetahuan. Desentralisasi di Indonesia, menurut beliau, harus tetap dalam bingkai negara kesatuan dan didukung oleh data yang akurat.

Pj. Gubernur mengumumkan upaya Pemerintah Provinsi Sultra untuk mengalokasikan anggaran proporsional ke seluruh Kabupaten/Kota dalam APBD Perubahan 2023. Beliau juga memohon dukungan dan kerjasama dari para Bupati dan Walikota untuk memastikan program-program kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Perda-P 2023.

Dalam akhir sambutannya, Pj. Gubernur Sultra mengharapkan bahwa langkah ini akan menjadi awal yang kuat dalam memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB University, Sofyan Sjaf, menyatakan bahwa Data Desa Presisi (DDP) akan menjadi instrumen transformasi Indonesia dan menjadi Solusi Satu Data Indonesia. Kampus memiliki peran penting dalam melahirkan inovasi berbasis penelitian atau riset, terutama dalam menjawab persoalan aktual.

Sofyan Sjaf juga menekankan pentingnya DDP dalam memperbaiki kualitas data dasar di Indonesia, yang sangat mendukung perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, inovasi kampus menjadi solusi yang dapat diterapkan secara nyata.

Tujuan utama dari DDP adalah membangun data dasar yang akurat dan menyeluruh pada tingkat desa, yang merupakan pusat pertumbuhan. Hal ini dianggap sebagai langkah penting untuk mencapai harapan pembangunan yang lebih baik. (*)