Baleg DPR RI Serap Aspirasi Masyarakat Sultra, Dorong Kebijakan yang Lebih Responsif

LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Rabu (13/11/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029 dan Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas tahun 2025.

Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyambut hangat kedatangan Wakil Ketua Baleg, Ahmad Doli Kurnia, beserta rombongan. Dalam sambutannya, Pj Gubernur menyampaikan sejumlah usulan penting yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional.

Beberapa isu strategis yang diangkat dalam pertemuan tersebut antara lain:

Swasembada Pangan: Pj Gubernur mengusulkan pengaturan sistem tata produksi dan niaga pangan yang lebih efektif untuk mendukung swasembada pangan nasional.

Pajak Air Permukaan (PAP): Diusulkan adanya perubahan kebijakan terkait tata cara perolehan Nilai PAP untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh industri logam.

Otonomi Daerah: Pj Gubernur menyarankan peninjauan kembali terhadap UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan kewenangan lebih kepada provinsi dalam mengatur izin kapal penangkapan ikan dan retribusi kendaraan bermotor antar daerah.

Kesehatan: Peningkatan alokasi anggaran untuk sektor sosial dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, terutama di daerah 3T, menjadi sorotan penting.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Baleg, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa masukan dari pemerintah daerah sangat berharga dalam proses legislasi.

“Kami sangat mengapresiasi sambutan hangat dari Pj Gubernur serta penjelasan beliau mengenai berbagai tantangan yang dihadapi Sultra. Hal ini menjadi masukan berharga bagi kami dalam penyusunan Prolegnas,” ujarnya.

Selain pemerintah daerah, sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi juga turut menyampaikan aspirasi mereka. Salah satunya adalah usulan mengenai undang-undang khusus kepulauan, mengingat karakteristik geografis Sultra yang sebagian besar merupakan wilayah perairan.

Pj Gubernur Andap Budhi Revianto menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. “Kami berharap aspirasi yang telah disampaikan dalam pertemuan tadi dapat menjadi pertimbangan bagi Baleg DPR RI dalam penyusunan Prolegnas mendatang. Sinergi pusat-daerah adalah kunci untuk menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)