KPU Sultra Gelar Panggung Demokrasi, Dorong Mahasiswa Pilih Pemimpin Amanah dan Berintegritas

LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar acara “Panggung Demokrasi” sebagai bagian dari sosialisasi dan edukasi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Acara ini berlangsung di Pelataran Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo (UHO) pada Sabtu, 7 September 2024, dan melibatkan ratusan mahasiswa.

Dalam acara tersebut, hadir beberapa narasumber kompeten, antara lain Pelaksana Harian (Plh) KPU Sultra, Suprihaty Prawaty Nengtias, Wakil Rektor (WR) II UHO, Dr. Nur Arafah, dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Sultra, Indra Eka Putra. Panggung Demokrasi dikemas dalam format talk show, yang dianggap lebih efektif untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada mahasiswa.

Suprihaty Prawaty Nengtias dalam sambutannya menyatakan bahwa mahasiswa sebagai generasi muda harus menjadi pemilih cerdas yang mampu memilih pemimpin yang amanah, berkualitas, dan berintegritas. Berdasarkan data KPU, sekitar 44% pemilih di Sultra adalah generasi Z, yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Menurutnya, suara generasi ini akan sangat menentukan masa depan daerah.

“Suara- Suara kalianlah, yang menjadi rebutan bagi para kandidat. Artinya, suara kalian yang menjadi penentu masa depan daerah kita masing- masing,” ujarnya.

Selain itu, Suprihaty juga menekankan peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang harus kritis dalam menyaring informasi, terutama yang beredar di media sosial. Sebagai pengguna aktif media sosial, mahasiswa diharapkan mampu memilah informasi yang benar dan mencegah penyebaran hoaks, terutama yang berkaitan dengan Pilkada 2024. Ia berharap mahasiswa dapat menyebarluaskan informasi penting tentang Pilkada kepada masyarakat.

Suprihaty juga meminta agar Universitas Halu Oleo memberikan dispensasi akademik pada tanggal 27 November 2024, sehingga mahasiswa dapat kembali ke daerah asal mereka untuk menggunakan hak pilih. Ia menegaskan bahwa konstitusi menjamin hak ini, dan berharap UHO mendukung partisipasi mahasiswa dalam Pilkada.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor II UHO, Dr. Nur Arafah, menyatakan bahwa kampus mendukung penuh pelaksanaan Pilkada 2024. Ia menegaskan bahwa UHO akan memberikan dispensasi akademik bagi mahasiswa yang ingin pulang ke daerah asal untuk menyalurkan hak pilih. Hal ini, kata Nur Arafah, pernah dilakukan sebelumnya dan KPU RI telah melakukan perjanjian dengan UHO terkait partisipasi mahasiswa dalam Pilkada.

“Sebelumnya memang, KPU RI sudah pernah melakukan MoU dengan UHO, salah satunya isinya terkait dengan partisipasi mahasiswa yang mempunyai KTP di daerah asalnya. Prosedurnya sederhana saja cukup pihak KPU menyurat kepada pak rektor, Insya Allah dikabulkan sehingga pihak kampus akan mengatur mekanismenya,” ungkapnya.

Ia menuturkan, berdasarkan pengalaman- pengalaman sebelumnya. Mahasiswa UHO tidak pernah mengeluhkan proses penyaluran hak pemilihannya ketika pulang di kampung. Jadi UHO senantiasa mendukung itu, dan senantiasa mendukung KPU agar bisa melakukan Pilkada di daerah asalnya.

“Tridharma Perguruan Tinggi itukan ada pendidikan , penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di pendidikan itu ruangnya banyak, kemudian di pengabdian masyarakat mahasiswa- mahasiswa yang melaksanakan KKN bisa berkontribusi dan membantu KPU, bahkan sebenarnya waktu dengan Ketua KPU sebelumnya sedapat mungkin mahasiswa menjadi bagian yang bisa membantu tugas- tugas TPS di daerahnya masing- masing,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Sultra, Indra Eka Putra, menyoroti tren pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada di Sultra. Ia menyebutkan bahwa Sultra menjadi salah satu daerah dengan pelanggaran netralitas ASN tertinggi di Indonesia, dengan 201 kasus pada Pilkada sebelumnya. Indra mengajak mahasiswa untuk turut serta membantu Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran tersebut, terutama terkait netralitas ASN dan penyalahgunaan wewenang oleh petahana.

“Sultra ini termasuk daerah dengan pelanggar netralitas tertinggi se Indonesia. Jadi 2028 silam, Sultra itu 201 kasus kalau tidak salah menjadi pelanggar tertinggi. Ini menjadi catatan tersendiri kita termasuk adik- adik mahasiswa untuk membantu Bawaslu, telinga, mata, tangan dan kemampuan kami terbatas betul- betul hal seperti ini minta bantuan kepada mahasiswa yang masih energik,”. Ungkapnya.

Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam Pilkada 2024, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas untuk masa depan Sultra. (*)