LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H / 2024 M, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di salah satu hotel di Kendari pada Kamis (13/6/2024). Rakor ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Sultra.
Kadis Ketahanan Pangan (Ketapang) Sultra, Ari Sismanto, menyampaikan bahwa Rakor tersebut membahas berbagai upaya untuk memastikan ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga, mulai dari tingkat distributor dan konsumen hingga penyalurannya ke masyarakat di 17 Kabupaten/Kota se-Sultra.
“Salah satu upaya konkret yang akan dilakukan adalah penyaluran beras SPHP dari Bulog melalui pasar tradisional, ritel, dan kios pangan,” jelas Ari.
Lebih lanjut, Ari juga mengungkapkan bahwa Pemprov Sultra akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif sebagai upaya stabilisasi harga. Selain itu, untuk membantu Kabupaten di wilayah kepulauan, Pemprov Sultra akan memberikan kemudahan distribusi pangan melalui intervensi Fasilitasi Distribusi Pangan bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Pj Gubernur Sultra, dalam kesempatannya, menyampaikan apresiasi kepada Kadis Ketahanan Pangan, TPID Kab/Kota, dan stakeholder terkait atas peran aktif mereka dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Sultra.
“Terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan Prov/Kab/Kota, instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat yang telah berperan aktif menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Sultra,” ujar Pj Gubernur.
Ia juga berpesan agar upaya pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi, terus dilakukan.
Pj Gubernur juga menyampaikan bahwa dirinya akan menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2024 di Istana Negara yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo pada besok, Jumat (14/6/24).
“Setelah acara ini, saya akan berangkat ke Jakarta untuk menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi. Sultra, termasuk salah satu nominator kinerja terbaik dalam kontestasi TPID award,” ungkap Pj Gubernur.
Sebagai informasi, saat ini angka inflasi Sultra berada di level 2,57 (sebelumnya 2,93) dan tercatat di bawah angka inflasi nasional. Hal ini menempatkan Sultra pada peringkat 10 besar Provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia.
Rakor SPHP tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Bulog, Kepala BPS, Kepala Perwakilan BI Sultra, Ketua Pokja stabilisasi pasokan pangan Bapanas, Kadis Ketapang Pemprov Sultra, dan para Kadis Ketapang dari Kabupaten/Kota se-Sultra. (*)