Pemprov Sultra Melantik 9 Pejabat Eselon II

LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah melakukan perombakan signifikan dalam struktur kepemimpinan dengan melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkup Pemprov Sultra. Pelantikan ini berlangsung di Rujab Gubernur pada Senin malam (28/8/2023).

Sebanyak sembilan pejabat Eselon II dilantik dalam acara ini, sementara 83 orang lainnya mengisi posisi Eselon III dan Eselon IV. Pelantikan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan yang sebelumnya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan juga untuk memberikan penyegaran dalam struktur organisasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, mengungkapkan bahwa pelantikan ini adalah hal yang biasa terjadi dalam setiap organisasi. Dia menyatakan bahwa “setiap pelantikan adalah hal yang biasa saja di setiap organisasi. Ada banyak karena pejabat-pejabat eselon III dan IV juga dirotasi.”

Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Sultra Nomor 497 yang dikeluarkan pada 25 Agustus 2023, yang mengatur tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov Sultra.

Beberapa di antara pejabat yang dilantik dalam perombakan ini adalah Pahri Yamsul, yang sebelumnya menjabat sebagai Kadinsos Sultra, kini ditunjuk menjadi Kadis SDA dan Bina Marga Sultra. Jabatan Kadinsos Sultra ditinggalkan dan diisi oleh Burhanuddin.

Muhammad Djudul, yang sebelumnya merupakan Kepala Bapenda Sultra, tidak mendapatkan jabatan baru karena telah memasuki batas usia pensiun. Posisinya di Bapenda Sultra diambil alih oleh Mujahidin, yang sebelumnya mengepalai Kesbangpol Konsel.

Perombakan juga mencakup rotasi dalam beberapa jabatan. Abdul Rahim, yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan SDM Sultra, kini menjadi Kadis P3A PPKB Sultra. Jabatan Staf Ahli Gubernur yang ditinggalkannya diisi oleh Laode Butolo, yang sebelumnya adalah Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik di Muna Barat.

Perubahan ini diharapkan dapat membawa semangat baru dan energi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Sulawesi Tenggara. (*/)