Pj Gubernur Sultra Ingatkan ASN untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan

LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto, memimpin apel perdana bersama para Kepala Perangkat Daerah (PD), jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra pada Senin (11/9/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Andap menyampaikan tiga arahan kepada seluruh ASN di lingkup Pemprov Sultra. Pertama, terkait kinerja ASN di lingkup kerja Pemprov Sultra, baik yang berstatus PNS, maupun Non ASN. Andap mengingatkan kepada semua jajaran Pemrov Sultra jangan sampai pembagian kerja dan tanggung jawab diwarnai semangat kesukuan, karena ASN di jajaran Pemprov berasal dari beragam suku yang berada di Sultra, bahkan dari luar Sultra.

“Kita semua adalah satu gerbong pengabdian tentu bapak ibu termaksud saya sendiri berasal dari suku-suku yang berbeda. Saya tau ada suku dari luar Sultra. Saya ingatkan jangan sampai dalam pertanggungjawaban kerja diwarnai dengan kesukuan,” tegasnya.

Menurut Andap Budhi Revianto, Sultra adalah bagian penting dari NKRI. Tugas dan tanggung jawab selaku ASN sama, memperjuangkan kehidupan masyarakat, apa pun sukunya. Itu amanat konstitusi bersama sebagaimana yang terdapat Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang harus dipegang teguh oleh seluruh ASN untuk mensejahterakan masyarakat Sultra.

Untuk itu, Pj Gubernur Sultra menegaskan sebagai pemimpin Provinsi Sultra yang memegang amanah dalam waktu yang singkat berkomitmen tidak ada perbedaan perlakuan kepada seluruh jajaran birokrasi di Pemprov Sultra. Untuk itu, Andap Budhi Revianto mengajak kepada seluruh jajaran Pemprov Sultra untuk bersama-sama menyatukan hati dan pikiran untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan.

Kedua, terkait prioritas penilaian sebagai Pj. Gubernur Sultra kepada segenap jajaran birokrasi di Pemprov Sultra di nilai dari segi kinerja dan pencapaiannya. Untuk itu, PJ Gubernur menyampaikan bahwa Indeks Kinerja Utama atau Key Performance Index (KPI) ASN di lingkup Pemprov Sultra yang akan dibangun bukan sekadar hanya berbasis penyerapan anggaran saja, namun KPI akan dinilai berdasarkan hasil yang nyata dari target pencapaian dari setiap program.

Selanjutnya, untuk Reformasi birokrasi di Pemprov Sultra dianggap sebagai bagian integral dari pembangunan di semua sektor kehidupan di Sultra. Kinerja birokrasi bukan hanya formalitas standar Administrasi saja, tetapi instrument agar pelayanan publik yang tertuang dalam APBD hasilnya akuntabel dengan indikator yang jelas adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

“Pertanggungjawaban kita sebagai ASN bukan hanya terisinya lembar-lembar formil administrasi, basis utama kita adalah moral kinerja kita,” ujarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, PJ Gubernur akan membantu menerapkan Working space Digitalisasi reformasi birokrasi seluruh jajaran Pemprov Sultra untuk membantu peningkatan kualitas kinerja kita semua menjadi terukur, terencana, akuntabel dan transparan. Monitoring dan evaluasi kinerja berbasis digital akan mempermudah birokrasi ini untuk mempercepat ketertinggalan dan menuntaskan kerja pelayanan publik.

“Oleh karena itu, saya membawa rekan-rekan saya dari Kementerian Hukum dan Ham jajaran yang di bawah kompetensi saya selaku Sekjen sebut saja Working space dengan alat bantu digitalisasi. Nanti kita akan buat waktunya hanya sebentar. Saya sudah arahkan kepada para kepala Dinas selaku OPD,” ajak Pj. Gubernur.

Ketiga, terkait kesiapan Sultra dalam menyikapi Pemilihan Umum (Pemilu). PJ Gubernur menegaskan dalam konteks persiapan menghadapi Pemilu tahun 2024, PJ Gubernur mengingatkan pentingnya toleransi dan menjadikan Pemilu sebagai alat untuk menyempurnakan demokrasi. Ia menekankan bahwa tanpa toleransi, demokrasi bisa terancam, dan semua pihak, termasuk jajaran Pemprov Sultra, harus mendukung penyelenggara Pemilu untuk menjaga kondisi aman, damai, dan kondusif.

“Saya ingatkan kembali ke rekan-rekan semua untuk menggunakan hak pilih pemilu jangan sampai pesta demokrasi ini menjadi arena pertempuran politik sehingga membahayakan keutuhan bangsa kita. Persatuan dan kesatuan diantara kita, jangan sampai pesta demokrasi ini memusnahkan semangat toleransi kita,” tegas Pj. Gubernur.

Lanjut dikatakan, tanpa toleransi demokrasi akan karam, tanpa toleransi pesta demokrasi hanya akan menjadi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa akan musnah yang tertinggal hanya kebencian dan konflik sosial yang dapat mengarah pada perang saudara. Dibutuhkan kesadaran bersama untuk mengawal pesta demokrasi dapat berjalan lancar.

“Saya harapkan mari kita sama-sama lanjut kebersamaan kita. Jangan sampai kita terjebak karena sesuatu hal kita jadi terbelah. demorasi ini dengan baik,” Harapnya (*/)